Makna Sila Ke-2 Pancasila

1.      Isi Sila Ke-2 Pancasila

“KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAP”

Dengan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa. Memiliki derajat, hak dan kewajiban asasi yang sama tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.

Adil pada hakekatnya berarti memberikan atau memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Hak setiap manusia adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban-kewajiban asasinya, tanpa membedakan suku, keturunan dan sebagainya.

Jadi orang dikatakan bersikap dan bertindak adil kalau ia tidak melanggar hak orang lain, atau secara positif memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Seseorang merasa diperlakukan adil apabila ia menerima atau diperlukan sesuai dengan apa yang merupakan haknya. Hak setiap manusia adalah dihormati harkat dan martabatnya, derajatnya, hak-hak dan kewajiban asasinya.

Kewajiban asasi atau esensi manusia adalah keharusan melakukan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan atas pelaksanaan hak kebebasan asasi sebagai mahluk ciptaan Tuhan. Manusia bebas melakukan pilihan-pilihan, bebas menentukan sikap dan pendiriannya serta bebas menentukan dirinya sendiri. Tetapi pilihan-pilihan itu wajib dipertanggungjawabkan kepada tuntunan kodratnya sebagai mahluk Tuhan, kepada kemanusiaannya secara adil dan beradab.

Kewajiban sosial berbeda dengan kewajiban asasinya. Kewajiban sosial adalah keharusan manusia menghormati batasan-batasan kebebasannya sebagai mahluk sosial yang harus hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Batasan-batasan kebebasan sosial adalah norma-norma hukum, adat istiadat, dan sopan santun yang berlaku di dalam masyarakat yang telah merupakan kesepakatan bermasyarakat.

Dengan melaksanakan kewajiban kewajiban asasi atau esensial dan kewajiban sosial manusia bersikap adl. Karena keadilan menuntut agar apa yang kita tuntut sebagai hak kita, pada prinsipnya wajib kita akui sebagai hak orang lain juga.

Dengan demikian, keadilan justru harus memihak kepada apa yang menjadi hak oran lain. Sikap tidak berat sebelah hanya adil apabilsa sikap itu mengakui dan memperlakukan hak yang sama pihak-pihak yang bersangkutan.

Pemahaman nasionalisme yang berkurang turut menjadikan sila kedua Pancasila merupakan sesuatu yang amat penting untuk dikaji. Di saat negara membutuhkan soliditas dan persatuan hingga sikap gotong royong, sebagian kecil masyarakat terutama justru yang ada di perkotaan justru lebih mengutamakan kelompoknya, golonganya bahkan negara lain dibandingkan kepentingan negaranya. Untuk itu sebaiknya setiap komponen masyarakat saling berinterospeksi diri untuk dikemudian bersatu bahu membahu membawa bangsa ini dari keterpurukan dan krisis multidimensi.

Sebagai warga Negara kita memiliki kewajiban untuk hidup bernegara sesuai dengan dasar-dasar Negara kita. Perilaku-perilaku yang menyimpang seperti adanya sikap premanisme yang brutal seperti yang kita lihat dalam kejadian “Kasus sidang Blowfish di daerah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan” menunjukkan bahwa perlunya pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat baik itu di jenjang pendidikan formal ataupun pendidikan berwarga Negara di dalam lingkungan masyarakat.

            Oleh karena itu dalam kaitannya dengan hakikat Negara harus sesuai dengan hakikat sifat kodrat manusia yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk social. Maka bentuk dan sifat Negara Indonesia bukanlah Negara individualis yang hanya menekankan sifat makhluk individu, namaun juga bukan Negara klass yang hanya menekankan sifat mahluk social, yang berarti manusia hanya berarti bila ia dalam masyarakat secara keseluruhan.

Maka sifat dan hakikat Negara Indonesia adalah monodualis yaitu baik sifat kodrat individu maupun makhluk social secara serasi, harmonis dan seimbang. Selain itu hakikat dan sifat Negara Indonesia bukan hanya menekan kan segi kerja jasmani belaka, atau juga bukan hanya menekankan segi rohani nya saja, namun sifat Negara harus sesuai dengan kedua sifat tersebut yaitu baik kerja jasmani maupun kejiwaan secara serasi dan seimbang, karena dalam praktek pelaksanaannya hakikat dan sifat Negara harus sesuai dengan hakikat kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk berdiri seniri dan makhluk tuhan.

2.      Nilai-nilai Sila Ke-2 Pancasila

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya.

Secara Umum dapat dilihat dalam penjelasan berikut ini :

a)      Merupakan bentuk kesadaran manusia terhadap potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma kebudayaan pada umumnya.

b)      Adanya konsep nilai kemanusiaan yang lengkap, adil dan bermutu tinggi karena kemampuannya berbudaya.

c)      Manusia Indonesia adalah bagian dari warga dunia, meyakini adanya prinsip persamaan harkat dan martabat sebagai hamba Tuhan.

d)     Mengandung nilai cinta kasih dan nilai etis yang menghargai keberanian untuk membela kebenaran, santun, dan menghormati harkat kemanusiaan

45 Butir Pancasila ( berdasarkan P4 ) Pada Sila ke Dua, yaitu :

1.      Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa.

2.      mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa menbeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.

3.      Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.

4.      Mengembangkan sikap tenggang Rasa dan tepa selira.

5.      Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.

6.      Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

7.      gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.

8.      berani membela kebenaran dan keadilan.

9.      bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.

10.  Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

3.      Contoh Kasus Pada Sila Ke-2 Pancasila

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Bukti dari pelanggaran sila kedua Pancasila :

1.        Contoh Kasus Positif pada Sila Ke-2 Pancasila

Merdeka.com – Seperti diceritakan Yati, anaknya beberapa kali diberi uang usai menjadi penonton di Dahsyat. Menurutnya, Olga juga ramah menyapa para penggemarnya.
“Anak saya Agus kan sudah kenal, kalau pulang suka dikasih ongkos,” ungkap Yati kepadamerdeka.com, Jumat (27/3).

Yati juga mengaku pernah mendengar kebaikan Olga lain kepada penonton Dahsyat yang sedang membutuhkan. “Dia (Olga) memang suka berbagi, apalagi kalau sudah kenal,” tuturnya. Di kalangan artis semua juga tahu soal kedermawanan Olga. Seperti dikatakan Vico Mr Bean Indonesia yang pernah diberikan uang oleh Olga usai mengisi acara di salah satu stasiun televisi.

“Aku dikasih uang Rp 100 ribu, Rp 50 ribu dua lembaran. Enggak hanya aku, kru, temen artis yang baru sampai satpam juga dikasih,” katanya. Saat itu, kata Vico, terkejut Olga sangat dermawan. “Saya kaget saya tanya uangnya kok dibagi-bagiin Olga, tapi dia hanya senyum,” ujar Vico. Kini setelah kepergiannya, semua orang hanya bisa mengenang segala kebaikan dan kemuliaan hati seorang Olga Syahputra.

Dari berita diatas bahwa memberi tanpa melihat siapa yang memberi dan siapa yang menerima. Karena dijaman sekarang ini tingginya individualisme dikalangan masyarakat menunjukkan sikap yang saling tolong menolong.

2.        Contoh Kasus Negatif Pada Sila Ke-2 Pancasila

a)    Tragedi Trisakti

Dua belas tahun lalu atau 12 Mei 1998, situasi Indonesia khususnya Ibu Kota Jakarta sedang genting. Demonstrasi mahasiswa untuk menuntut reformasi dan pengunduran diri Presiden Soeharto kian membesar tiap hari. Dan kita tahu, aksi itu akhirnya melibatkan rakyat dari berbagai lapisan. 

Salah satu momentum penting yang menjadi titik balik perjuangan mahasiswa adalah peristiwa yang menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti, Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendrawan Sie

Mereka ditembak aparat keamanan saat melakukan aksi damai dan mimbar bebas di kampus A Universitas Trisakti, Jalan Kyai Tapa Grogol, Jakarta Barat. Aksi yang diikuti sekira 6.000 mahasiswa, dosen, dan civitas akademika lainnya itu berlangsung sejak pukul 10.30 WIB. 

Tewasnya keempat mahasiwa tersebut tidak mematikan semangat rekan-rekan mereka. Justru sebaliknya, kejadian itu menimbulkan aksi solidaritas di seluruh kampus di Indonesia. Apalagi, pemakaman mereka disiarkan secara dramatis oleh televisi. Keempat mahasiswa itu menjadi martir dan diberi gelar pahlawan reformasi. Puncak dari perjuangan itu adalah ketika Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden pada Kamis, 21 Mei 2008.

b)    Hutang Ciptakan Ketidakadilan bagi Rakyat Miskin

JAKARTA – Upaya pemerintah untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang yang dinilai sudah mencapai taraf membahayakan telah memunculkan ketidakadilan bagi rakyat kecil pembayar pajak.  Pasalnya, saat ini, penerimaan pajak, baik dari pribadi maupun pengusaha, digenjot untuk bisa membayar pinjaman, termasuk utang yang dikemplang oleh pengusaha hitam obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Hal ini berarti rakyat kecil pembayar pajak seakan dipaksa menyubsidi pengusaha kaya pengemplang BLBI. Akibatnya, kemampuan penerimaan negara dari pajak justru kian berkurang untuk program peningkatan kesejahteraan pembayar pajak seperti jaminan sosial, pendidikan, dan kesehatan.

“Kebijakan pajak negara sangat tidak adil bagi rakyat karena penerimaan pajak tidak mampu mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujar pengamat Koalisi Anti Utang (KAU), Dani Setiawan, Kamis (5/5). Ia mengungkapkan persentase pembayaran cicilan pokok dan bunga utang telah menyerap 31 persen penerimaan perpajakan pada 2010. “Angkanya diperkirakan tidak banyak berkurang pada tahun 2011,” imbuh dia. Pada 2011, target penerimaan pajak dipatok sekitar 764,49 triliun rupiah, naik dari penerimaan tahun lalu sekitar 590,47 triliun rupiah. Sementara itu, tren kewajiban pembayaran cicilan dan bunga utang pemerintah terus meningkat dan pada 2011 mencapai 247 triliun rupiah, melebihi penarikan utang baru tahun ini sekitar 184 triliun rupiah.

c)      Rakyat Miskin Bulan-bulanan Ketidakadilan

Saiful Arif, selaku bidang operasional di LBH Surabaya mengungkapkan, masyarakat miskin selama ini masih menjadi aktor utama ketidakadilan. Sehingga justru di forum-forum hukum, masyarakat miskin menjadi bulan-bulanan kepastian tanpa keadilan hukum.

“Suatu contoh kasus, konflik agrarian, sengketa masih mewarnai perjalanan di tahun 2009, sebagian besar adalah sengketa-sengketa lama yang tidak kunjung menemukan jalan keluar, aktor-aktor lama masih mendominasi konflik agraria di Jawa Timur, yakni TNI, PTPN, Pemerintah daerah, serta pihak Swasta,” ungkapnya, di Kantor LBH Surabaya, Jalan Kidal No 6 Surabaya, Selasa (29/12/2009). LBH Surabaya mencatat telah terjadi penggusuran terhadap 389 PKL yang dilakukan Pemerintah kota Surabaya. Dia menjelaskan, Pemkot Surabaya di tahun 2009 melakukan penggusuran lebih dari 750 rumah warga miskin yang berada di sitren kali Wonokromo.

“Apa yang dilakukan Pemkot Surabaya dan Satpol PP tersebut merupakan bentuk main hakim sendiri, yang sangat berlawanan dengan ketentuan-ketentuan konstitusi, bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum,” jelas Arif. Sementara itu, Syaiful Aris, selaku Direktur LBH Surabaya mengatakan, bagi buruh di Jawa Timur tahun 2009 ini juga masih menjadi tahun yang kelam. Cita-cita hidup layak belum juga dapat diwujudkan, karena kebijakan upah yang masih dimanipulatif, agar upah buruh serendah-rendahnya. “Menurut catatan yang ada di LBH Surabaya, ada 83 kasus yang melibatkan lebih dari 40 ribu buruh yang terjadi sepanjang tahun ini, dan sebagian besar kasus tersebut belum mendapat penyelesaian,” katanya.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang di hadapi oleh seluruh pemerintahan yang ada di dunia ini. Contoh kasus diatas hanyalah beberapa potret tentang ketidakadilan pemerintah kepada rakyat miskin, tidak adanya tindak lanjut dari pemerintah dalam memberi bantuan ataupun jaminan kepada rakyat miskin. Di Indonesia banyak sekali daerah-daerah miskin yang tidak tercium oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah seharusnya memberikan pemerataan pembangunan atau  bantuan kepada rakyat miskin terutama di daerah pedesaan.

Seharusnya pemerintah juga harus memberikan pelayanan dan fasilitas kepada masyarakat miskin seperti pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, serta transportasi. Gizi buruk masih terjadi di lapisan masyarakat miskin. Hal ini disebabkan terutama oleh cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin yang belum memadai. Bantuan sosial juga sangat dibutuhkan oleh mereka seperti kepada orang-orang penyandang cacat, lanjut usia, dan yatim piatu. Sarana transportasi juga harus diperhatikan pada daerah terisolir untuk mendukung penciptaan kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat miskin.

d)    Tragedi Kemanusiaan etnis Tionghoa (13-15 Mei 1998 )

Sebelas tahun sudah tragedi (13-15) Mei 1998 berlalu. Tragedi kemanusiaan ini menyisakan banyak keprihatinan dan tanya bagi banyak orang, khususnya bagi para keluarga korban yang harus kehilangan keluarga dengan cara paksa, perempuan yang menjadi korban pemerkosaan dan etnis Tionghoa yang dijadikan korban kekejaman para pihak yang tidak bertanggungjawab. Ratusan manusia menjadi korban, dengan amat mengenaskan mereka terpanggang kobaran api di dalam Yogya Plaza, Kleder, Jakarta Timur.

Tragedi ini tidak hanya terjadi di Jakarta, namun terjadi juga di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Tragedi ini merupakan rentetan kejadian yang memilukan, dimana sehari sebelumnya (12 Mei 1998) empat mahasiswa Universitas Trisakti menjadi korban penembakan oleh aparat TNI pada saat menggelar aksi menuntut Reformasi. Kejadian 11 tahun silam tersebut adalah sejarah kelam bangsa ini. Namun sampai dengan saat ini tak juga ada pertanggungjawaban pemerintah atas terjadinya tragedi Mei 1998.

e)      Kasus Denis yang Pipinya Disertika

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI Komosi VIII, KH Maman Imanulhaq, menilai kasus Denis Aprilian (10), anak yang disetrika oleh ibu tirinya merupakan contoh fakta bahwa anak berkebutuhan khusus masih dianggap sebelah mata. Kasus terebut meyita perhatian public lantaran kejamnya perlakuan ibu tiri terhadap Denis. Ia menilai, karenma berkebutuhan khusus, Denis kerap diperlakukan semena-mena termasuk kekerasan fisik. Maman Menduga kasus Denis bukanlah satu-satunya dari banyaknya kasus tentang ketidakadilan hak para penyandang Disabilitas ini namun tidak muncul ke publik.

“Anak berkebutuhan Khusus rentan diperlakukan diskriminatif atau mengalami tindak kekerasan, apalagi berusia anak-anak seperti Denis”, kata Maman, Jumat (27/3/2015). Bercermin dari kasus Denis, smeua pihak semestinya sadar, jika siapapun, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus serta penyandang Disabilitas ini memiliki kesetaraan hak, wajib belajar, dapat bekerja dan memiliki harapan masa depan yang lebih baik. Karena itu sepatutnya di hargai dan dilindungi.

Melihat sila kedua di Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, bahwa sudah seharusnya pemerintah mencanangkan hukum yang mengatur untuk melindungi hak dan serta menyetarakan antara manusia, tidak melihat bulu. Baik yang normal maupun yang tidak normal. Dan adanya Undang-Undang untuk Anak Berkebutuhan Khusus dan Penyandang Disabilitas. Sebab, mereka juga manusia, asas manusia sebagai mahluk sosial yang butuh bantuan dari manusia lain untuk hidup.